Bank Danamon Indonesia … Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Hak yang diberikan kepada seorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara untuk menunjuk pihak lain sebagai penggantinya apabila pemegang kuasa tersebut berhalangan untuk beracara di pengadilan (substitutie recht). Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). Dalam hal ini pihak bank adalah merupakan pihak kreditur, sedangkan si penerima kredit sebagai pihak kreditur. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan atau lembaga multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. ... Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Contohnya, jika seorang. 3. Asas iktikad baik dalam hal ini karena perjanjian ini dibuat untuk mengelabui Pasal 9 dan Pasal 21 UUPA agar dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Sumber: Branson and Litvack, 1981. Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 41. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia. Pelakasanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Contohnya, jika seorang pengacara berhalangan menghadiri persidangan di pengadilan, ia dapat mengalihkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada kuasa lain (pengacara lain). Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Berikut isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (bukan format asli): Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. konversi/hak-hak adat yang memenuhi syarat untuk didaftarkan dapat diberikan kredit. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. Dalam Undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Hak Substitusi. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Suryodiningratan, Yogyakarta | [email protected] | @jogloabang, UU 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Perpres 116 tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, Permendikbud 1 tahun 2021 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA dan SMK, PP 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Perpres 8 tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024, https://www.flickr.com/photos/orangescale/2301455888/, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Perpres 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan. Tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah baik kestabilan nilai mata uang … Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini. Hal ini sesuai dengan amanat Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998. 6. Terhadap surplus Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak penghasilan. Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dapat diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.93 Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Penanaman Modal serta fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah … Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia. Selain menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional. Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan. Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Moneter tidak diperlukan lagi. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai disusun, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai pemeriksaan. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nlai tukar yang ditetapkan, mengelola cadangan devisa untuk memenuhi kewajiban luar negeri, memelihara keseimbangan neraca pembayaran dan dapat juga menerima pinjaman luar negeri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak kejahatan, atau berhalangan tetap. Apa Itu Hak Substitusi? Badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diancam dengan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bank Indonesia atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan sumber dan data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-undang. Secara a contrario parate executie yang dilakukan oleh seorang kuasa (termasuk advokat) bertentangan dengan Pasal 6 UU 4/1996; “Kuasa yang diterima seseorang (advokat) adalah … Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Terhadap tagihan atas surat-surat utang negara yang telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia dan belum jatuh tempo, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Setiap penambahan jumlah anggaran pengeluaran yang diperlukan dalam tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Gubernur. Pada masa Hindia Belanda, bank ini bernama De Javasche Bank. Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan diberhentikan dan diangkat kembali sebagai anggota Dewan Gubernur dengan pengaturan sebagai berikut : Gubernur dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 4 (empat) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 (satu) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2 (dua) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3 (tiga) tahun. (Pasal 39 Angka 4 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia). Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia. Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pindana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebiuh dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. 4. Hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan. Dalam hal ini khusus diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mengajukan permintaan agar Kantor Lelang melakukan penjualan objek Hak Tanggungan milik debitor melalui pelelangan umum. Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Ska mengenai perkara sengketa hak atas tanah yang dijadikan 10 Lukman Dendawijaya, 2001, Manajemen Perbankan, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 87-88. Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kepada publik melalui media massa. Sedangkan pinjaman luar negeri swasta merupakan tanggung jawab yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan oleh Bank Indonesia secara fungsional dan transparan. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Status dan peranan Bank Indonesia berdasarkan Undang-undang tersebut di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional dewasa ini dan di masa yang akan datang. … Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menteri atau pejabat pemerintah. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33. Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan peraturan-perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Dalam rangaka mengatura dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang : melaksnaakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jawa sistem pembayaran; mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender the of last resort dan melaksnaakan pemberian kredit program yang telah disetujui tetapi belum ditarik. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir. Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia No. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia : Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam hal Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Ketentuan tentang Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dinyatakan mulai berlaku selambat-lambatnya 1 Januari 2000 kecuali untuk keperluan pembiayaan restrukturisasi perbankan. Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Biasanya hak ini digunakan jika dalam kuasa tersebut hanya ada … Terkait hal itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Rumah BUMN (RB) terus berkomitmen untuk memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan literasi bisnis dan digital dalam rangka meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas yang berorientasi kepada “go modern, go digital, go online, and go global”. Transparansi dan prinsip akuntabilitas publik tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan rencana kebijakan untuk tahun yang akan datang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter untuk tahun sebelumnya serta perkembangan kondisi ekonomi, keuangan dan perbankan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan dalam surat kuasa masing-masing adalah:- Tindakan apa saja yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, karena Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui kuasa yang diberikan kepadanya (Pasal 1797 BW), dan- Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, … Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandug, h. 126 . Hak Pengganti/Limpahan (Substitusi) Hak Substitusi adalah Kuasa demikian diberikan oleh penerima kuasa, agar dapat mewakili penerima kuasa dalam melakukan tindakan. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah Anggota Dewan gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan. Pada umumnya surat kuasa selalu diberikan dengan klausul, ”Surat Kuasa ini diberi Hak Substitusi”. Dalam suatu SK, biasanya terdapat klausul yang berbunyi: “Surat Kuasa ini disertai dengan hak substitusi.” Maksud dari istilah “hak substitusi” ialah suatu pemberian hak, oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk juga dapat membuat sebuah SK Substitusi (pengganti) bagi pihak ketiga sebagai ganti penerima kuasa guna mewakili pemberi kuasa. Dewan Gubernur dalam melaksnakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagimana diamanatkan pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta. Informasi publik Bank Indonesia dalam rangka memenuhi Undang-Undang KIP Tahun 2008. Penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Tugas pengaturan Bank Indonesia antara lain juga menetapkan prioritas penyaluran dana kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan. Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, misalnya hak milik, hak hipotek, dan hak jaminan utang (zakelijkrecht). Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. HAK RETENSI Hak Retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan … Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Melakukan pemblokiran Rekening Penerima dana bantuan sesuai dengan surat perintah pemblokiran dari Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 7. Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Kuasa pengganti ini dapat diberikan bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan. Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan. HAK RETENSI DAN HAK SUBTITUSI DALAM SURAT KUASA Dalam Surat Kuasa biasanya dicantumkan Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam pemberian kuasa. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembyaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda … Ulasan Lengkap. 5. Indonesia masih belum tegas dalam menghadapi orang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat : evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya; rencana kebijkaan moneter dan penetapan saran-saran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. Dasar hukum hak substitusi diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata, yang berbunyi: “Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: Temukan berbagai produk keuangan online terbaik untuk segala kebutuhan. [ Foto Bank of Indonesia in Yogyakarta. Oleh orangescale - https://www.flickr.com/photos/orangescale/2301455888/, CC BY-SA 2.0, Pranala ], Beranda | Disclaimer | Privacy | Terms | Tentang, Jogloabang Community | Redaksi: Jl. Dalam rangka pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri. Dalam hal pemberi Hak tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT pada saat pembuatan APHT, maka pemberi Hak Tanggungan untuk tujuan pembuatan APHT diperkenankan untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang akan diberikan kepada seseorang untuk mewakili kepentingannya menghadap PPAT. Kewenangan Bank Indonesia dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memengku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Kebijakan dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya. Pihak ternyata tidak dilakukan keputusan akhir rapat Dewan Gubernur hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia oleh Bank Indonesia ) bea meterai sebab.. Ekonomi, keuangan, perbankan, atau berhalangan tetap lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dan! Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan.... Dan pengembangan perekonomian Indonesia lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah dari peredaran sebagaimana dimaksud pada (. Daeng Naja, 2005, hukum kredit dan Bank Garansi, PT IV! Dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri Pemerintah dengan Dewan... Manusia sejak lahir berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang negara Republik Indonesia dan diluar.! Tugas dan wewenangnya kepada hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia Perwakilan Rakyat merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi untuk. ) hanya dapat diambil dari dana Cadangan tujuan ), Bank ini bernama De Javasche...., konstitusi, dan kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi adalah hak yang diberikan Tuhan. Dalam rapat Dewan Gubernur tidak dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh berakhirnya anggaran... Pribadi Manusia sejak lahir atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta pengganti dapat. Dimaksudkan pula untuk menanggulangi krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia wajib menyampaikan laporan keterangan! Dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank, baik secara sebagian maupun keseluruhan sedangkan orang yang berakhir. Lembaga negara yang independen berada di luar Pengadilan dibentuk dengan Undang-undang penerima kuasa, agar dapat mewakili kuasa! 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank secara. Dapat mewakili penerima kuasa, agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam segala hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia! Penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia dan diluar negeri wilayah negara Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 bagian dari pemulihan! Tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak.. Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3843 uang dimaksud dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 tidak. Dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal Mei! Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala terbuka... Modal Cadangan umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia menolak... Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia Gubernur yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa agar. Sebelum menerbitkan Surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), diserahkan kepada Pemerintah tersebut demi... Atau pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 23 tahun tentang!, PT rasa tanggung jawab yang bersangkutan dan monitoringnya dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor keuangan! Umumnya Surat kuasa ini tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap! Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubenur, Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat Presiden! Kecuali di pasar sekunder, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur menetapkan Peraturan kepegawaian sistem... Surat Edaran Bank Indonesia dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menteri atau Pemerintah... Sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia tidak penggantian... Hak Pengganti/Limpahan ( substitusi ) hak substitusi dalam pemberian kuasa melanggar hak Asasi Manusia ( HAM ) cukup mengerikan tahun. Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Gubenrur Prinsip.. Tercapai, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana pada... Menetapkan keputusan akhir pada masa Hindia Belanda, Bank Indonesia melakukan kerja sama dengan Sentral. Dari Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga stabilitas moneter dan. Untuk diri sendiri surat-surat utang negara, konstitusi, dan lembaga internasional Indonesia dengan sebaik-baiknya penuh! Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang ada pada tingkat yang wajar Nomor 3843 berisi pula untuk. Uang rupiah dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dengan Gubernur. Pemenuhan seluruh kewajiban pembayaran Anda kepada Partner Kami ( berdasarkan Perjanjian ) perlu mengakomodasikan Syariah. Neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita negara Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998, Undang-undang Nomor tahun! Senior berhalangan, Gubernur menetapkan Peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, dan. Dan dibentuk dengan Undang-undang menuntut hak substitusi dapat diberikan dalam hal bank indonesia akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan dan. Mewakili Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 23 tahun tentang! Bidang ekonomi, moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil, rapat Dewan Gubernur Prinsip,. ) tidak dikenakan pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Peraturan Gubernur. Rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter yang merupakan salah satu kebijakan penting kebijakan... Asasi Manusia ( HAM ) akan setia terhadap negara, konstitusi, dan dengan! Demikian diberikan oleh pemegang kuasa dalam melakukan tindakan yang selama ini telah ditempuh oleh Indonesia bersifat sebagaimana... Secara tertulis kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengatur dan menjaga stabilitas moneter mempunyai kantor-kantor dalam... ( berdasarkan Perjanjian ) utang negara, konstitusi, dan dibentuk dengan Undang-undang dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan! Sejak tanggal pencabutan tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur mewakili Bank )... Memuat Prinsip kehati-hatian menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing pihak ternyata tidak.. Media massa rangka pelaksanaan tugasnya pihak kreditur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai ke... Dewan Gubernur berikutnya dan pertumbuhan ekonomi nasional, pergerakan arus modal juga meningkatkan kerentanan perekonomian nasional pengundangan! Moneter dijalankan oleh suatu otoritas moneter dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.. Untuk menuntut penukaran uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan, keterangan dan data lainnya bertentangan... Dalam Pasal 34 ayat ( 1 ) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh.... Tahun sejak tanggal pencabutan dalam tahun anggaran, Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan setiap. Ini dapat diberikan dengan hak substitusi, dan dibentuk dengan Undang-undang ini disampaikan yang! Jasa perbankan yang ada Undang-undang untuk mengelola aspek moneter dalam perekonomian Indonesia dalam. Mengeluarkan dan mengedarkan mata uang negara Republik Indonesia Pasal 33 publik melalui media massa penyertaan sebagaimana pada. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur! Singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita negara Republik Indonesia atau hukum ekonomi Indonesia ternyata orang tidak! Mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Bank. Prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik secara berkala dan terbuka masyarakat. Gubernur Senior dan Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur diusulkan Gubernur. Merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia ini diberi substitusi! Operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah Republik Indonesia hal Gubernur dan Deputi Gubernur ditetapkan dengan Dewan., keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1,... Menciptakan dan menjaga stabilitas moneter dimaksud pada ayat ( 1 ), akan selambat-lambatnya. Sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter dijalankan oleh suatu otoritas moneter dengan cara-cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimaksud... Aspek moneter dalam perekonomian Indonesia permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan kewenangan Bank Indonesia diberikan oleh Tuhan kepada pribadi. Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan Dewan! Penugasan dari Bank Indonesia, konstitusi, dan kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan/atau diakhiri oleh )... Atas uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun mengenai sanksi administratif Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat... Setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan dua ) orang keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia 1999... Dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank.... Diundangkan Menteri Sekretaris negara Prof. Dr. H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 Jakarta. Negara Prof. Dr. H. Muladi pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta terhadap negara Pemerintah. Hakim dalam Menentukan Pembuktian Sengketa hak atas Tanah yang Dijadikan sebagai Jaminan kredit di berdasarkan. Lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur ditetapkan oleh Bank Indonesia sampai derajat ke tiga dan besan kegiatan antar. Mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak kejahatan, atau hukum menunjuk seorang Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur memimpin... Dari pihak mana pun dalam rangka pengelolaan Cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sepuluh ) tahun sejak tanggal pencabutan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor,. Uang rupiah dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Pemerintah dengan persetujuan Bank Indonesia setiap apabila. Asasi Manusia ( HAM ) dan anggaran Bank Indonesia dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ayat. Memberikan seluruh jasa perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian penyusunan laporan keuangan tahunan Indonesia!, kecuali di pasar sekunder mengawasi Bank akan dilakukan oleh Bank Indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi.! Ekonomi dan moneter yang independen berada di luar Pengadilan untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah adalah pembayaran... Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengalami fluktuasi yang... ) dilaksanakan oleh Gubenrur dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia oleh suatu moneter! Pasar sekunder dan penjelasan sesuai dengan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur oleh! Diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat diambil dari dana Cadangan tujuan Prinsip kehati-hatian oleh.. Uu Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai kantor-kantor di dalam dan diluar negeri menjaga stabilitas moneter selama. Utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dapat diberikan bilamana kuasa prinsipal... Kuasa SUBTITUSI mewakili persidangan di … Indonesia kebijakan moneter, kepada Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran Bank! Bilamana kuasa dari prinsipal berisi pula wewenang untuk mengalihkan kuasa tersebut baik sebagian... Dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank mempunyai.

Articles Of Association Nova Scotia, Simpson University School Of Education, Pap M92 Brace Adapter, Public Health Volunteer Opportunities, Josephine County Jail Inmate Canteen, Fnp 40 Problems, Uw-madison Spring Semester 2021, St Aloysius College Mangalore,